Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu

Ada 6 asas pemilu, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas pemilu ini dikenal dengan sebutan Luber Jurdil.

Ketentuan mengenai Pemilihan Umum atau pemilu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau UU 7/2017 dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Perppu 1/2022.

Adapun yang dimaknai sebagai pemilu sebagaimana diartikan Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlu diketahui Pemilihan Umum atau pemilu merupakan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Asas-Asas Pemilu

Terkait asas pemilu, Ketentuan Pasal 2 UU 7/2017 menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan akronim “Luber Jurdil”. Adapun makna asas-asas pemilu ini adalah sebagai berikut.

1. Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
2. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih.
3. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.
4. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.
5. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Keenam asas pemilu ini merupakan pokok yang sangat penting pun pemaknaan asas-asas ini telah menjadi suatu kesatuan dan tidak dapat terwujud secara maksimal jika dipisahkan.

Prinsip-Prinsip Pemilu

Selain asas-asas pemilu, UU 7/2017 juga mengatur sejumlah prinsip-prinsip pemilu. Lebih lanjut, Pasal 3 UU 7/2017 menerangkan bahwa penyelenggaraan pemilu haruslah memenuhi prinsip-prinsip berikut.

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. berkepastian hukum;
5. tertib;
6. terbuka;
7. proporsional;
8. profesional;
9. akuntabel;
10. efektif; dan
11. efisien.

Tujuan Pemilu

Sebagaimana telah dijelaskan, pemilu bertujuan untuk memilih wakil secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu memerlukan adanya pengaturan khusus.

Adapun tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 UU 7/2017, antara lain:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.